TANGERANG, BataviaNews.id — Penanganan pencegahan dan pemberantasan narkoba di era digital dinilai harus semakin diperkuat dengan mengedepankan prinsip tegas terhadap bandar serta memulihkan para pengguna. Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, yang mengajak masyarakat untuk tidak lagi menganggap rehabilitasi sebagai hal yang tabu. Pernyataan tersebut disampaikan Yulius dalam acara Sarasehan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba bertema “Pembangunan Ketahanan Generasi Muda Anti-Narkoba di Era Digital”. Acara ini diselenggarakan atas kerja sama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi III DPR RI di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Minggu (4/10/2026), dengan menghadirkan pengamat kebijakan Hendri Zein serta Peneliti Senior PARA Syndicate Ari Nurcahyo.
Pergeseran Paradigma ke Keadilan Restoratif
Yulius mengungkapkan bahwa pendekatan penyalahgunaan narkoba perlu bergeser dari sekadar penghukuman menuju restorative justice (keadilan restoratif). Melalui mekanisme asesmen, para pengguna diharapkan mendapatkan ruang pemulihan secara medis maupun sosial.
“Datang ke tempat rehabilitasi bukan sesuatu yang tabu atau salah. Kalau pelakunya bandar, hukumannya harus tegas. Namun, kalau pelakunya pengguna, prioritas utamanya adalah rehabilitasi,” ujar Yulius. Ia menambahkan bahwa pecandu yang melaporkan diri secara sukarela dan menjalani rehabilitasi sesuai ketentuan tidak akan dituntut pidana.
Ia juga menyoroti bahwa memenjarakan pengguna tidak akan efektif memutus mata rantai peredaran. Menurutnya, kunci utama menghentikan peredaran narkoba terletak pada hilangnya keuntungan ekonomi para bandar.
Perubahan Pola Peredaran di Era Digital
Pengamat kebijakan Hendri Zein menjelaskan bahwa pola peredaran narkoba saat ini telah bergeser dari jalanan ke kanal digital, seperti pesan langsung (direct message), grup percakapan rahasia, dan transaksi daring. Oleh karena itu, pendekatan hukum dan pencegahan harus berubah dari reaktif menjadi proaktif.
Sebagai langkah antisipasi bagi generasi muda, Hendri memperkenalkan formula “5T”:
- Tahu risiko.
- Tahan terhadap tekanan.
- Berani Tolak.
- Teliti memverifikasi ajakan daring.
- Tolong teman untuk mencari bantuan profesional.
Di sisi lain, Peneliti Senior PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai bahwa rendahnya literasi digital membuat masyarakat rentan tidak hanya pada bahaya narkoba, tetapi juga pada penipuan dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Menurut Ari, tindakan penegakan hukum dan langkah rehabilitasi harus dirancang agar saling memperkuat.
Waspada Modus Penyalahgunaan Rekening dan RUU Perampasan Aset
Yulius turut mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai aliran dana asing yang tidak dikenal ke rekening pribadi. Mengutip kasus di Bintaro pada September lalu, jaringan narkoba diketahui membeli atau menyewa rekening warga untuk menampung uang hasil transaksi.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak menjual atau menyewakan identitas dan rekening bank, serta segera melapor ke pihak bank atau Call Center BNN 184 apabila menerima transaksi mencurigakan.
Dari segi regulasi, Komisi III DPR RI berkomitmen mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. RUU ini nantinya akan menjadi instrumen hukum untuk merampas harta hasil tindak pidana narkoba guna mematikan kekuatan ekonomi para bandar.
“Tantangan di tengah kemajuan teknologi semakin kompleks. Maka dari itu, penguatan strategi pencegahan dan pemberantasan narkoba di era digital adalah komitmen bersama untuk melindungi generasi bangsa,” pungkasi Yulius.
Red.

Komentar