Skrol ke atas untuk terus membaca
Infrastruktur

PROYEK U-DITCH RAWA BONI JADI SOROTAN: DIDUGA DIKERJAKAN ASAL JADI, PAPAN ANGGARAN TAK TERPASANG, PENGAWASAN DIPERTANYAKAN

KABUPATEN TANGERANG, BataviaNews.id — Pelaksanaan proyek pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum berupa pembangunan saluran pembuangan air limbah (SPAL) U-ditch di Kampung Kelonco, RT 15/RW 04, Desa Rawa Boni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan. Sejumlah kondisi di lapangan memunculkan dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan standar teknis konstruksi, sekaligus mempertanyakan keseriusan pengawasan dan transparansi penggunaan anggaran daerah.

Proyek yang disebut bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki waktu pelaksanaan selama 21 hari kalender. Namun, persoalan mendasar justru muncul ketika papan informasi proyek tidak terlihat terpasang di lokasi pekerjaan.

Ketiadaan papan informasi tersebut membuat masyarakat tidak dapat mengetahui secara langsung nilai kontrak, nama perusahaan pelaksana, nomor kontrak, maupun informasi kegiatan lainnya. Padahal, informasi tersebut merupakan bagian penting dari keterbukaan pelaksanaan pembangunan yang menggunakan uang publik.

Papan Informasi Tidak Terlihat, Anggaran Publik Tanpa Kejelasan di Lokasi

Tidak terlihatnya papan informasi proyek bukan persoalan sepele. Dalam pekerjaan yang menggunakan APBD, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui identitas kegiatan dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Proyek Drainase APBD 2026 di Sukarasa Disorot, Bagaimana Pengawasan K3 Kontraktor?

Tanpa informasi yang terbuka, pengawasan publik menjadi sulit dilakukan. Berapa nilai pekerjaan tersebut? Siapa kontraktornya? Siapa pengawas teknisnya? Dan dinas mana yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan berjalan sesuai kontrak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dapat dijawab melalui informasi proyek yang transparan, bukan justru menjadi tanda tanya bagi masyarakat di sekitar lokasi.

Pihak pelaksana dan dinas terkait perlu menjelaskan alasan papan informasi tidak terlihat di lokasi serta memberikan keterbukaan mengenai dokumen dan nilai pekerjaan.

Dugaan Pemasangan U-Ditch Tidak Sesuai Spesifikasi

Sorotan berikutnya tertuju pada metode pemasangan U-ditch yang diduga tidak memperhatikan tahapan persiapan dasar secara memadai.

PROYEK PLN DI PORIS PLAWAD UTARA DISOROT WARGA, GALIAN DIDUGA TERBENGKALAI HAMPIR DUA PEKAN

Berdasarkan informasi dan pengamatan yang disampaikan kepada tim investigasi, terdapat dugaan bahwa U-ditch dipasang tanpa lapisan dasar yang dipersiapkan sebagaimana mestinya, baik berupa pasir urug yang dipadatkan maupun lantai kerja sesuai kebutuhan dan spesifikasi teknis pekerjaan.

Padahal, kondisi dasar pemasangan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan konstruksi. Apabila tahapan tersebut tidak dilaksanakan sesuai perencanaan, risiko penurunan konstruksi, pergeseran posisi, hingga kerusakan saluran dapat meningkat.

Selain itu, kondisi dasar galian yang disebut masih dipenuhi genangan air ketika pemasangan berlangsung juga patut diperiksa. Persoalannya bukan semata-mata keberadaan air, melainkan apakah kondisi tanah dasar telah dipastikan siap dan memenuhi persyaratan teknis sebelum elemen U-ditch dipasang.

Lebih jauh, dugaan ketidakteraturan elevasi atau ketinggian saluran juga perlu diuji melalui pengukuran teknis. Sebab, saluran drainase yang tidak memiliki kemiringan sesuai perencanaan berpotensi menghambat aliran air dan memicu genangan di lingkungan warga.

Warga Khawatir Proyek Tidak Memberikan Manfaat Maksimal

LAPORAN INVESTIGASI: Proyek Peningkatan Jalan Pasar Anyar Senilai Rp824 Juta Diselimuti Kaburnya Hak Pekerja dan Risiko Teknis

Seorang warga setempat berinisial IA, saat dimintai keterangan pada Senin (16/11/2026), menyampaikan keberatannya terhadap kondisi pekerjaan tersebut.

“U-ditch dipasang dalam kondisi banyak genangan air yang tidak diserap atau disedot terlebih dahulu dengan baik. Ini menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu dipertanyakan,” ungkap IA.

Ia juga menyoroti dugaan tidak adanya hamparan dasar sebelum pemasangan serta posisi saluran yang menurut pengamatannya tidak beraturan.

“Bawahnya juga enggak dikasih hamparan sebelum U-ditch dipasang. Sudah begitu, pemasangannya juga terlihat janggal. Bagaimana air bisa mengalir kalau ketinggiannya tidak beraturan? Jangan sampai air justru tertahan dan akhirnya berdampak pada banjir di lingkungan warga,” tegasnya.

Keluhan warga tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Infrastruktur drainase dibangun untuk mengatasi persoalan aliran air, bukan justru berpotensi menambah masalah baru apabila kualitas dan metode pengerjaannya tidak diperhatikan.

Karena itu, diperlukan pemeriksaan langsung untuk menguji kondisi fisik pekerjaan, elevasi saluran, kualitas material, serta kesesuaian metode pemasangan dengan dokumen perencanaan.

PPTK dan Dinas Terkait Jangan Hanya Mengandalkan Laporan Administratif

Dugaan persoalan ini sekaligus mengarah pada fungsi pengawasan proyek. PPTK, konsultan pengawas apabila ditunjuk, dan dinas teknis terkait perlu memastikan setiap tahapan pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi dan ketentuan kontrak.

Pengawasan tidak cukup hanya melalui laporan progres atau dokumentasi administratif. Pemeriksaan fisik di lapangan menjadi penting untuk memastikan material, metode pemasangan, volume pekerjaan, dan hasil akhir sesuai dengan perencanaan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak pelaksana harus diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan kontrak dan hasil pemeriksaan teknis.

Dinas terkait juga perlu menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan dilaksanakan, termasuk siapa petugas yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan memastikan pekerjaan memenuhi standar mutu.

Uang APBD merupakan uang publik. Karena itu, setiap pekerjaan yang dibiayai dari anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, volume, mutu konstruksi, maupun manfaatnya bagi masyarakat.

Kontraktor dan Dinas Terkait Perlu Segera Buka Suara

Hingga berita ini disusun, pihak pelaksana belum berhasil dimintai keterangan mengenai dugaan ketidaksesuaian metode pemasangan, kondisi dasar galian, tidak terlihatnya papan informasi proyek, serta nilai anggaran kegiatan.

Tim investigasi meminta pihak CV pelaksana, PPTK, konsultan pengawas apabila ada, dan dinas terkait agar tidak mengabaikan persoalan ini. Klarifikasi terbuka diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat sekaligus memastikan tidak ada kesalahpahaman mengenai pelaksanaan proyek.

Apabila pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi, pihak pelaksana dan dinas terkait tentu memiliki kesempatan untuk menunjukkan dokumen teknis serta hasil pemeriksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Sebaliknya, apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, perbaikan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangan sampai anggaran terserap, tetapi kualitas pekerjaan justru dipertanyakan. Masyarakat membutuhkan saluran drainase yang benar-benar berfungsi, bukan sekadar bangunan fisik yang selesai dikerjakan.

Tim Investigasi BataviaNews.id akan terus mengawal persoalan ini dan menelusuri transparansi anggaran, kualitas konstruksi, serta pelaksanaan fungsi pengawasan. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait demi memenuhi prinsip jurnalistik yang profesional, kritis, dan berimbang.

Red.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement