KOTA TANGERANG, BataviaNews.id — Pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong di RW 07, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, menjadi sorotan. Pasalnya, dalam dokumentasi aktivitas pekerjaan di lapangan, sejumlah pekerja terlihat melakukan penggalian saluran tanpa mengenakan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara memadai.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dengan rincian sebagai berikut:
– Subkegiatan: Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan.
– Nama paket: Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong RW 07 Kel. Sukarasa.
– Lokasi: Kecamatan Tangerang.
– Anggaran: Rp199.100.000.
– Sumber dana: APBD 2026.
– Pelaksana: CV Haur Galih.
– Waktu pelaksanaan: 60 hari kalender.
Dalam pantauan dokumentasi pada Rabu (4/11/2026), terlihat sejumlah pekerja beraktivitas di area galian yang berada di tepi jalan. Beberapa pekerja tampak tidak mengenakan helm keselamatan, sementara penggunaan perlengkapan pelindung lainnya juga belum terlihat secara memadai.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan standar keselamatan kerja dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah daerah tersebut.
Padahal, pekerjaan penggalian saluran memiliki risiko tersendiri, mulai dari kemungkinan longsoran tanah, tertimpa material bongkaran, hingga kecelakaan akibat aktivitas kendaraan yang melintas di sekitar area pekerjaan.
Penerapan K3 Jangan Dianggap Formalitas
Keselamatan pekerja merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kontraktor tidak hanya bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu dan spesifikasi teknis, tetapi juga wajib memperhatikan perlindungan keselamatan tenaga kerja.
Ketentuan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
Karena itu, penerapan K3 perlu menjadi perhatian serius, terlebih pekerjaan dilakukan di kawasan terbuka yang berdekatan langsung dengan lalu lintas kendaraan dan memiliki aktivitas penggalian.
Dinas PUPR Diminta Evaluasi Pengawasan
Dengan nilai anggaran mencapai Rp199,1 juta dan masa pelaksanaan selama 60 hari kalender, pengawasan terhadap pekerjaan tersebut perlu dilakukan secara optimal.
Dinas PUPR Kota Tangerang, khususnya pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pengawas lapangan, perlu memberikan penjelasan mengenai penerapan K3 oleh pihak pelaksana, termasuk apakah kontraktor telah memenuhi kewajiban keselamatan konstruksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Selain aspek keselamatan, mutu pekerjaan dan kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis juga perlu dipastikan agar anggaran APBD benar-benar menghasilkan infrastruktur drainase yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas PUPR Kota Tangerang maupun CV Haur Galih terkait kondisi penerapan K3 di lokasi pekerjaan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait sebagai bagian dari prinsip jurnalistik yang profesional, berimbang, dan mengedepankan kepentingan publik.
Red.

Komentar