Skrol ke atas untuk terus membaca
NASIONAL

PROYEK DRAINASE RP1,04 MILIAR DI CILILITAN DISOROT, WARGA TOLAK KELANJUTAN PEKERJAAN

Warga Pertanyakan Urgensi Pembangunan, Sudah 420 Meter Terpasang dan 280 Meter Belum Dikerjakan

JAKARTA TIMUR, BataviaNews.id  — Proyek pembangunan saluran drainase Gang Seruni I dan II, RW 006, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, menjadi sorotan setelah sejumlah pengurus lingkungan dan warga menyatakan keberatan terhadap kelanjutan pekerjaan. Proyek yang berada di bawah Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp1.040.793.693 dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender.

Berdasarkan informasi yang disampaikan pengurus lingkungan, dari total panjang saluran yang direncanakan sekitar 700 meter, pekerjaan sepanjang 420 meter telah terpasang, sementara 280 meter sisanya belum dikerjakan.

Penolakan warga bukan semata-mata berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, melainkan juga menyangkut metode pelaksanaan, kebutuhan saluran di lingkungan setempat, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Persoalan ini menjadi perhatian setelah pengurus RW 006 menggelar rapat koordinasi pada Jumat, 2 Oktober 2026, di Sekretariat RW 006. Pertemuan tersebut dihadiri jajaran ketua RT, pengurus RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), serta warga setempat.

BPIH 2027 Turun Jadi Rp98,46 Juta, Jamaah Bayar Rp54,64 Juta

Rapat dipimpin Ketua RW 006 Cililitan, Towil R. Pamungkas, untuk membahas polemik proyek sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kelanjutan pembangunan saluran drainase di wilayah Gang Seruni I dan II.

WARGA TEGASKAN BUKAN MENOLAK PEMBANGUNAN

Dalam rapat koordinasi tersebut, Ketua RW 006 menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak program pembangunan infrastruktur pemerintah. Keberatan warga, menurut keterangan pengurus lingkungan, lebih ditujukan pada sistem dan metode pengerjaan yang dinilai perlu dievaluasi.

Warga mengkhawatirkan pelaksanaan pekerjaan yang dianggap kurang tepat dapat menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan apabila tidak memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, serta ketentuan teknis yang berlaku.

Meski demikian, penilaian mengenai kesesuaian pekerjaan dengan standar operasional prosedur (SOP) dan spesifikasi teknis perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan serta klarifikasi dari pihak yang bertanggung jawab.

Bagi masyarakat, pembangunan drainase semestinya memberikan manfaat nyata, terutama dalam menunjang kelancaran aliran air dan mengurangi risiko genangan. Karena itu, perencanaan dan pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi saluran yang sudah tersedia serta kebutuhan riil warga.

Kamenaker: Kompetensi dan Bahasa Jadi Bekal Kerja ke Jepang

RT 02 DAN RT 03 PERSOALKAN KEBUTUHAN SALURAN TAMBAHAN

Dalam forum tersebut, perwakilan RT menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan pembangunan drainase di wilayah masing-masing.

Ketua RT 02 menyatakan keberatan terhadap anggapan bahwa wilayahnya menentang pembangunan pemerintah. Pihak RT 02 menjelaskan bahwa saluran yang tersedia saat ini dinilai telah mencukupi kebutuhan warga.

Sementara itu, Ketua RT 03 secara tegas menyatakan penolakan terhadap kelanjutan pembangunan saluran tambahan di wilayahnya. Menurut keterangan yang disampaikan dalam rapat, saluran yang telah dikerjakan dinilai sudah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Pihak RT 03 menilai pembangunan tambahan perlu dikaji kembali agar anggaran dan pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.

Sikap tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar perencanaan pembangunan saluran sepanjang 700 meter, khususnya pada bagian yang menurut warga tidak lagi membutuhkan saluran tambahan.

Kunjungi Pabrik Sepatu di Serang, Wamenaker Tekankan Pelindungan Pekerja

Namun, penilaian mengenai kebutuhan dan kecukupan drainase tidak cukup hanya berdasarkan pandangan masyarakat. Diperlukan pemeriksaan teknis yang mencakup kapasitas saluran, arah aliran air, kondisi saluran eksisting, serta potensi genangan di wilayah tersebut.

PAGU ANGGARAN RP1,04 MILIAR, TRANSPARANSI PROYEK DIPERTANYAKAN

Berdasarkan papan informasi yang didokumentasikan di lokasi, proyek tersebut tercatat sebagai pekerjaan konstruksi saluran Gang Seruni I dan II RW 006, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, dengan rincian sebagai berikut:

  • Instansi: Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur.
  • Nama pekerjaan: Pekerjaan Konstruksi Saluran Gang Seruni I dan II RW 006.
  • Tanggal kontrak: 11 Agustus 2026.
  • Tahun anggaran: 2026.
  • Masa pelaksanaan: 90 hari kalender.
  • Penyedia jasa: PT Axon Jagadhita Karya.
  • Konsultan pengawas: PT Putri Utami Konsultan.
  • Nilai pagu anggaran: Rp1.040.793.693.

Perlu ditegaskan bahwa angka yang tercantum pada papan proyek merupakan nilai pagu anggaran. Nilai kontrak aktual perlu diverifikasi melalui dokumen kontrak atau data pengadaan resmi.

Dengan nilai anggaran lebih dari Rp1 miliar, pelaksanaan proyek ini perlu disertai transparansi informasi, pengawasan yang memadai, dan pertanggungjawaban atas hasil pekerjaan.

Publik berhak mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis, bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan, serta apa dasar perencanaan pembangunan saluran di seluruh ruas yang ditetapkan.

Besarnya anggaran tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya penyimpangan. Namun, setiap penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen yang jelas, pekerjaan yang sesuai ketentuan, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

420 METER SUDAH TERPASANG, BAGAIMANA HASIL PENGAWASANNYA?

Dari informasi yang dihimpun, sekitar 420 meter saluran telah terpasang, sedangkan 280 meter sisanya belum dikerjakan.

Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan.

Apakah bagian yang telah terpasang sudah sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis? Apakah konsultan pengawas telah melakukan pemeriksaan terhadap mutu pekerjaan? Bagaimana dasar teknis penentuan ruas yang masih akan dikerjakan?

Selain itu, perlu ditelusuri apakah aspirasi warga telah disampaikan secara resmi kepada instansi penanggung jawab dan apakah sudah ada evaluasi terhadap keberatan tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar persoalan tidak berhenti pada perbedaan pandangan antara warga dan pelaksana proyek, tetapi menghasilkan kejelasan mengenai kebutuhan pembangunan dan kualitas pekerjaan.

Hingga tersedia hasil pemeriksaan teknis dan penjelasan resmi dari pihak terkait, belum dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut melanggar spesifikasi atau mengandung penyimpangan anggaran.

SUDAH SAATNYA INSTANSI TERKAIT MEMBERIKAN PENJELASAN

Polemik proyek drainase Gang Seruni I dan II menjadi momentum bagi Sudin SDA Jakarta Timur untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar perencanaan, metode pelaksanaan, dan hasil pengawasan pekerjaan.

Kontraktor pelaksana, PT Axon Jagadhita Karya, serta konsultan pengawas, PT Putri Utami Konsultan, juga perlu memberikan klarifikasi mengenai pelaksanaan pekerjaan dan tindak lanjut atas keberatan warga.

Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, kesesuaian pekerjaan dengan kontrak dan spesifikasi teknis, termasuk kualitas konstruksi pada bagian yang telah terpasang.

Kedua, urgensi pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama pada ruas yang menurut pengurus lingkungan telah memiliki saluran memadai.

Ketiga, mekanisme evaluasi dan pelibatan warga, agar pelaksanaan pembangunan tidak mengabaikan kondisi nyata di lapangan.

Klarifikasi dari pihak-pihak tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan melanjutkan, memperbaiki, atau mengevaluasi pekerjaan didasarkan pada pertimbangan teknis dan ketentuan yang berlaku.

WARGA BERHAK MENYAMPAIKAN KEBERATAN

Melalui rapat koordinasi, pengurus RW 006 berharap pihak pelaksana dan instansi terkait mengevaluasi kembali metode pengerjaan serta kebutuhan pembangunan drainase di wilayah Gang Seruni I dan II.

Warga menginginkan pembangunan yang tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga sesuai kebutuhan, aman, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Keberatan masyarakat patut ditindaklanjuti melalui dialog terbuka, pemeriksaan teknis, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama, setiap keputusan mengenai kelanjutan proyek perlu mempertimbangkan dokumen kontrak, kondisi lapangan, serta ketentuan yang berlaku.

Penggunaan anggaran publik menuntut transparansi. Pembangunan infrastruktur menuntut kualitas. Dan kepentingan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam setiap keputusan yang diambil.

Redaksi akan membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Sudin SDA Jakarta Timur, PT Axon Jagadhita Karya, PT Putri Utami Konsultan, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang mengenai proyek tersebut.

Red.


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement